Merdeka Itu Berat: Refleksi Kritis 80 Tahun Indonesia

Oleh: Lukmanul Hakim

Delapan puluh tahun sudah Republik Indonesia berdiri. Sebuah usia yang, bagi bangsa, bukan lagi muda. Dalam perjalanan panjang ini, kita telah melewati penjajahan, revolusi, krisis ekonomi, hingga transisi demokrasi. Namun, di balik euforia perayaan, ada pertanyaan mendasar yang patut direnungkan: apakah kita benar-benar sudah merdeka?

Merdeka itu berat. Bung Karno pernah berkata, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Kalimat ini terbukti relevan hingga hari ini. Musuh kita bukan lagi kolonialisme asing, melainkan ketidakadilan, korupsi, ketimpangan, dan rendahnya integritas sebagian elite bangsa.

Menurut laporan Transparency International (2024), indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada pada skor 34/100, menandakan praktik korupsi masih mengakar. Apakah ini cerminan bangsa yang benar-benar merdeka? Bagaimana mungkin kita mengaku bebas bila rakyat kecil masih terbebani pungutan liar dan pelayanan publik yang diskriminatif?

Selain itu, merdeka juga berarti bebas dari kemiskinan struktural. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan tingkat kemiskinan masih berada di kisaran 9,2 persen atau sekitar 25 juta jiwa. Ini bukan sekadar angka, tetapi manusia dengan kehidupan nyata, yang belum merasakan nikmatnya kemerdekaan dalam arti kesejahteraan. Apa artinya merdeka bila sebagian rakyat masih kesulitan makan layak dan pendidikan berkualitas?

Merdeka juga berarti memiliki kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya. Namun, hingga hari ini, kita masih menghadapi dilema ketergantungan pada investasi asing yang seringkali mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat adat. Studi yang dipublikasikan oleh Journal of Contemporary Asia (Hadiz, 2017) menyebutkan bahwa praktik oligarki masih mendominasi politik dan ekonomi Indonesia, sehingga merdeka sering kali hanya menjadi slogan, bukan realitas.

Tantangan lain datang dari era digital. Media sosial yang semestinya menjadi ruang demokratisasi justru sering dipenuhi hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi politik. Demokrasi kita seolah terperangkap dalam pusaran emosi, bukan rasionalitas. Padahal, kemerdekaan sejati adalah kebebasan berpikir kritis dan bertanggung jawab, bukan kebebasan untuk merendahkan sesama anak bangsa.

Dalam konteks ini, merdeka harus dipahami sebagai tanggung jawab kolektif. Kemerdekaan bukan hadiah yang turun dari langit, melainkan hasil dari perjuangan yang harus terus dirawat. Merdeka berarti berani menegakkan hukum secara adil, meski terhadap orang yang berkuasa. Merdeka berarti memastikan rakyat kecil mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan, kesehatan, dan kesempatan hidup. Merdeka berarti berani berkata “tidak” pada segala bentuk penindasan, termasuk dari sesama anak bangsa.

Delapan puluh tahun Indonesia berdiri harus menjadi momen reflektif, bukan sekadar perayaan seremonial. Kita layak berbangga dengan capaian besar bangsa ini, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap pekerjaan rumah yang belum selesai. Kemerdekaan bukan sekadar terbebas dari penjajahan asing, melainkan juga dari segala bentuk penjajahan yang diciptakan oleh sistem yang timpang dan mentalitas yang korup.

Pada akhirnya, merdeka memang berat. Tetapi berat bukan alasan untuk berhenti. Justru karena berat, kemerdekaan harus diperjuangkan setiap hari, dalam setiap kebijakan, dalam setiap tindakan, dan dalam setiap hati nurani.

Referensi

  • Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index.
  • Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Profil Kemiskinan di Indonesia.
  • Hadiz, V. R. (2017). Indonesia’s Oligarchy in Comparative Perspective. Journal of Contemporary Asia, 47(1), 1–22.
  • Soekarno. (1966). Pidato-Pidato Pilihan Bung Karno.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tanggapan MUI Kabupaten Lombok Tengah terhadap Ajaran Lalu Dahlan: Sebuah Klarifikasi dan Tindakan Tegas

Oleh: Lukmanul Hakim Pada tanggal 29 Agustus 2025, di Aula Kantor Desa Beraim, telah berlangsung pertemuan yang melibatkan sejumlah instansi terkait, antara lain Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, MUI Kabupaten Lombok Tengah, FKUB Kabupaten Lombok Tengah, Kepolisian, TNI, dan Kepala Desa Beraim. Pertemuan ini dipusatkan pada pembahasan mengenai ajaran-ajaran yang diklaim oleh Lalu Dahlan yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam yang sahih. Dalam pertemuan tersebut, MUI Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan hasil telaah yang mendalam terkait dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Lalu Dahlan. Beberapa hal yang disoroti MUI terkait dengan ajaran ini adalah sebagai berikut. Penyimpangan yang Ditemukan dalam Ajaran L. Dahlan Mengaku Mendapatkan Bisikan Ayat Al-Quran Langsung dari Allah SWT Salah satu klaim yang kontroversial adalah pernyataan Lalu Dahlan yang mengaku mendapatkan wahyu atau bisikan ayat-ayat Al-Qur'an langsung dari Allah SWT. Dalam...
Baca selengkapnya

Mengaku Wali, Membawa Panji, dan Menyesatkan Umat? Sebuah Refleksi Kritis atas Klaim Spiritual di Era Kontemporer

Oleh: Lukmanul Hakim (Pemerhati keislaman, budaya, dan pemikiran spiritual Nusantara) Kepulangan seseorang setelah bertahun-tahun "menghilang" semestinya disambut biasa saja. Namun, ketika ia tiba-tiba datang dengan klaim sebagai khatmul auliya (penutup para wali), pemilik ilmu ladunni , dan bahkan pembawa panji Liwa’ul Hamdi seperti yang disematkan kepada Rasulullah SAW pada hari kiamat—di situlah publik perlu waspada, bukan terpukau. Fenomena semacam ini, meski berulang kali terjadi, acapkali berhasil mengelabui sebagian umat yang haus akan bimbingan spiritual. Fenomena klaim spiritual yang bombastis ini sayangnya bukan hal baru. Dalam lintasan sejarah keislaman, dari masa ke masa, selalu muncul figur-figur eksentrik yang mengaku wali, nabi, atau juru selamat. Mereka kerap menawarkan janji-janji spiritual yang instan atau pemahaman keagamaan yang menyimpang dari mainstream . Yang membedakan era kini adalah platform penyebarannya. Di era media sosial yang serba cepat dan...
Baca selengkapnya

Adat dan Tradisi Perkawinan Suku Sasak

Oleh: Lukmanul Hakim Tradisi  Merariq  merupakan salah satu adat istiadat pernikahan yang khas dari suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini melibatkan prosesi 'kawin lari'. Seorang pria membawa pergi wanita yang ia cintai tanpa sepengetahuan orang tuanya. Meskipun terlihat kontroversial bagi sebagian orang luar,  Merariq  dianggap sebagai bagian integral dari identitas budaya masyarakat Sasak, yang mengandung nilai-nilai sosial, agama, dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi  Merariq  tidak hanya sekadar ritual pernikahan; ia juga mencerminkan struktur sosial, nilai-nilai agama, serta norma-norma yang ada di dalam masyarakat Sasak. Proses  Merariq  melibatkan berbagai tahapan, mulai dari “ midang ” (bertandang) hingga “ nyongkolan ” (iring-iringan pengantin). Dalam pelaksanaannya, tradisi ini menunjukkan interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan nasional. Namun, se...
Baca selengkapnya