Ijazah Bukan Sekadar Kertas: Semiologi Ilmu, Identitas, dan Kapital Sosial

Oleh: Lukmanul Hakim

Mengapa orang tua rela berutang demi biaya kuliah anaknya? Mengapa ijazah sering lebih dihargai ketimbang keterampilan nyata yang dimiliki seseorang? Pertanyaan ini sering kali muncul dalam percakapan sehari-hari, terutama ketika kita melihat fenomena di dunia kerja: banyak lowongan yang masih menempatkan ijazah sebagai syarat utama, seolah-olah selembar kertas lebih menentukan nasib seseorang daripada kompetensi yang dimilikinya.

Kita hidup di masyarakat yang masih memuja ijazah. Ia dianggap sebagai tiket menuju status sosial, mobilitas ekonomi, bahkan pengakuan kultural. Namun, jika ditelisik lebih dalam, ijazah bukan hanya kertas bertinta, melainkan sebuah simbol penuh makna yang mengandung dimensi semiotika: tanda, makna, dan kuasa.

Ijazah sebagai Identitas Akademik

Secara sederhana, ijazah adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Ia menjadi identitas akademik, semacam stempel sah bahwa seseorang memenuhi standar keilmuan pada level tertentu (Tilaar, 2000).

Dalam konteks ini, ijazah berfungsi sebagai “tanda legitimasi.” Ia bukan hanya catatan administratif, melainkan juga simbol yang menghubungkan individu dengan institusi pendidikan. Ketika seseorang memegang ijazah, ia membawa identitas baru: sarjana, master, atau doktor.

Namun, masalah muncul ketika identitas akademik itu lebih dihargai daripada kualitas nyata. Banyak orang menganggap bahwa gelar adalah ukuran tunggal kecerdasan, padahal realitas sering kali membantahnya. Bukankah kita sering menjumpai orang yang sangat pintar, kritis, dan terampil, meski tanpa gelar formal?

Ijazah sebagai Kapital Sosial

Sosiolog Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai bentuk modal (capital): ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik (Bourdieu, 1986). Ijazah adalah salah satu bentuk cultural capital yang dapat diubah menjadi social capital bahkan economic capital.

Contohnya jelas: lulusan universitas ternama sering lebih mudah mendapat pekerjaan, bukan semata karena kompetensi, melainkan karena “nama besar” lembaga yang melekat pada ijazahnya (Brown, 2013). Ijazah dari kampus prestisius ibarat kartu akses yang membuka jaringan sosial baru.

Dengan demikian, ijazah adalah tanda yang memproduksi hierarki sosial. Ia menjadi simbol kelas, membedakan siapa yang dianggap berkompeten dan siapa yang tidak. Padahal, substansi pendidikan seharusnya lebih menekankan kemampuan, etika, dan integritas, bukan sekadar label formal.

Budaya Sosial di Indonesia: Kultus Ijazah

Di Indonesia, ijazah sering kali ditempatkan pada posisi sakral. Masyarakat masih melihat ijazah sebagai simbol status: tanpa ijazah seseorang dianggap “kurang berpendidikan,” meskipun keterampilan dan pengetahuannya tinggi (Naim, 2011).

Fenomena ini bisa kita lihat dalam berbagai momen sosial: orang tua dengan bangga memamerkan foto wisuda anaknya, bukan hanya sebagai pencapaian pribadi, tapi juga sebagai pengangkat martabat keluarga. Di sisi lain, pekerja terampil yang tidak memiliki ijazah seringkali dianggap “kelas dua,” meski keahliannya sangat dibutuhkan pasar (ILO, 2020).

Ironinya, banyak lulusan perguruan tinggi yang menganggur karena keterampilan mereka tidak sesuai kebutuhan industri. Sementara itu, pekerja informal tanpa ijazah justru bisa sukses karena menguasai keahlian praktis. Di sinilah letak paradoks: kita terjebak dalam kultus ijazah, tapi sering abai pada substansi ilmu.

Ijazah dalam Perspektif Semiotika

Teori semiotika Roland Barthes menyatakan bahwa tanda tidak pernah netral; ia selalu membawa makna yang diproduksi oleh budaya (Barthes, 1972). Jika kita melihat dari perspektif ini, ijazah bukan hanya “tanda kelulusan,” tapi juga narasi sosial tentang siapa yang dianggap sahih, pintar, dan layak diberi kesempatan.

Ijazah menjadi bahasa simbol yang meneguhkan struktur sosial: ia membedakan mana yang disebut “sarjana” dan mana yang bukan. Lebih jauh, ijazah bisa menjadi alat legitimasi kekuasaan, baik di dunia kerja maupun politik. Tak jarang, seseorang lebih dipercaya memimpin hanya karena memiliki gelar panjang, meski kualitas kepemimpinannya masih dipertanyakan.

Refleksi: Antara Simbol dan Substansi

Apakah ini berarti ijazah tidak penting? Tentu tidak. Ijazah tetap memiliki fungsi penting sebagai dokumen resmi, identitas akademik, dan alat administratif. Namun, kita perlu menyadari bahwa ijazah hanyalah simbol—sebuah tanda yang bisa menipu bila dipisahkan dari substansi pendidikan.

Substansi sejati pendidikan adalah membentuk manusia yang berilmu, kritis, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat (Tilaar, 2000; Freire, 1970). Jika ijazah dijadikan tujuan akhir, kita berisiko melahirkan generasi yang mengejar gelar tanpa menekuni makna ilmu itu sendiri.

Pada akhirnya, ijazah memang penting, tetapi ilmu, integritas, dan akhlaklah yang menjadi identitas sejati kita. Masyarakat harus berani keluar dari jebakan kultus ijazah, dan mulai menghargai kompetensi serta kontribusi nyata.

✍️ Penutup reflektif:
“Ijazah adalah tanda, bukan tujuan. Kertas bisa pudar, tanda tangan bisa hilang, tapi ilmu yang bermanfaat akan tetap hidup dalam diri dan karya kita.”

Referensi

  • Barthes, R. (1972). Mythologies. New York: Hill and Wang.
  • Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 241–258). New York: Greenwood.
  • Brown, P. (2013). Education, Opportunity and the Prospects for Social Mobility. British Journal of Sociology of Education, 34(5–6), 678–700.
  • Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.
  • ILO. (2020). Indonesia’s Skills Development for Youth Employment. Geneva: International Labour Organization.
  • Naim, N. (2011). Karakteristik Pendidikan di Indonesia. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
  • Tilaar, H.A.R. (2000). Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tanggapan MUI Kabupaten Lombok Tengah terhadap Ajaran Lalu Dahlan: Sebuah Klarifikasi dan Tindakan Tegas

Oleh: Lukmanul Hakim Pada tanggal 29 Agustus 2025, di Aula Kantor Desa Beraim, telah berlangsung pertemuan yang melibatkan sejumlah instansi terkait, antara lain Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, MUI Kabupaten Lombok Tengah, FKUB Kabupaten Lombok Tengah, Kepolisian, TNI, dan Kepala Desa Beraim. Pertemuan ini dipusatkan pada pembahasan mengenai ajaran-ajaran yang diklaim oleh Lalu Dahlan yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam yang sahih. Dalam pertemuan tersebut, MUI Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan hasil telaah yang mendalam terkait dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Lalu Dahlan. Beberapa hal yang disoroti MUI terkait dengan ajaran ini adalah sebagai berikut. Penyimpangan yang Ditemukan dalam Ajaran L. Dahlan Mengaku Mendapatkan Bisikan Ayat Al-Quran Langsung dari Allah SWT Salah satu klaim yang kontroversial adalah pernyataan Lalu Dahlan yang mengaku mendapatkan wahyu atau bisikan ayat-ayat Al-Qur'an langsung dari Allah SWT. Dalam...
Baca selengkapnya

Mengaku Wali, Membawa Panji, dan Menyesatkan Umat? Sebuah Refleksi Kritis atas Klaim Spiritual di Era Kontemporer

Oleh: Lukmanul Hakim (Pemerhati keislaman, budaya, dan pemikiran spiritual Nusantara) Kepulangan seseorang setelah bertahun-tahun "menghilang" semestinya disambut biasa saja. Namun, ketika ia tiba-tiba datang dengan klaim sebagai khatmul auliya (penutup para wali), pemilik ilmu ladunni , dan bahkan pembawa panji Liwa’ul Hamdi seperti yang disematkan kepada Rasulullah SAW pada hari kiamat—di situlah publik perlu waspada, bukan terpukau. Fenomena semacam ini, meski berulang kali terjadi, acapkali berhasil mengelabui sebagian umat yang haus akan bimbingan spiritual. Fenomena klaim spiritual yang bombastis ini sayangnya bukan hal baru. Dalam lintasan sejarah keislaman, dari masa ke masa, selalu muncul figur-figur eksentrik yang mengaku wali, nabi, atau juru selamat. Mereka kerap menawarkan janji-janji spiritual yang instan atau pemahaman keagamaan yang menyimpang dari mainstream . Yang membedakan era kini adalah platform penyebarannya. Di era media sosial yang serba cepat dan...
Baca selengkapnya

Adat dan Tradisi Perkawinan Suku Sasak

Oleh: Lukmanul Hakim Tradisi  Merariq  merupakan salah satu adat istiadat pernikahan yang khas dari suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini melibatkan prosesi 'kawin lari'. Seorang pria membawa pergi wanita yang ia cintai tanpa sepengetahuan orang tuanya. Meskipun terlihat kontroversial bagi sebagian orang luar,  Merariq  dianggap sebagai bagian integral dari identitas budaya masyarakat Sasak, yang mengandung nilai-nilai sosial, agama, dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi  Merariq  tidak hanya sekadar ritual pernikahan; ia juga mencerminkan struktur sosial, nilai-nilai agama, serta norma-norma yang ada di dalam masyarakat Sasak. Proses  Merariq  melibatkan berbagai tahapan, mulai dari “ midang ” (bertandang) hingga “ nyongkolan ” (iring-iringan pengantin). Dalam pelaksanaannya, tradisi ini menunjukkan interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan nasional. Namun, se...
Baca selengkapnya