Suara Burung Dikenakan Royalti? Perlukah Revisi Konsep Fonogram?

Oleh: Lukmanul Hakim

Isu royalti musik kembali menjadi perbincangan publik. Bukan semata soal tarif untuk pemakaian lagu di kafe, restoran, atau hotel, melainkan karena kabar mengejutkan: rekaman suara burung yang diputar di ruang publik pun bisa dikenakan royalti. Hal ini disampaikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam sosialisasi terkait Performing Rights baru-baru ini (Radar Sampit, 19/8/2025).

Pertanyaannya, apakah fenomena ini sekadar salah paham, atau justru ada problem mendasar dalam konsep fonogram sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta?

Antara Fonogram dan Musik: Sebuah Distingsi yang Kabur

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, fonogram didefinisikan sebagai “fiksasi suara dari suatu pertunjukan atau suara lain, atau representasi suara, yang selain merupakan bagian dari sinematografi atau karya audiovisual.” Definisi ini cukup luas: bukan hanya suara musik, tetapi juga “suara lain” yang difiksasi.

Di sinilah problem bermula. Jika rekaman kicau burung termasuk “suara lain” yang dilindungi, ketika diputar di ruang publik, pengguna wajib membayar royalti. Namun, publik bertanya: apakah adil jika suara alam diperlakukan sama dengan musik ciptaan manusia? Bukankah ada perbedaan esensial antara karya kreatif (lagu, musik) dengan suara alami yang direkam?

Perspektif Etis dan Filosofis

Isu ini menyentuh ranah etika. Karya seni diciptakan melalui daya cipta manusia; ia memerlukan kreativitas, waktu, dan usaha intelektual. Sebaliknya, suara burung merupakan ciptaan alam, meskipun proses perekaman, pengeditan, dan pengemasan tentu tetap melibatkan keterampilan manusia.

Maka, yang seharusnya dilindungi adalah rekayasa manusia dalam proses perekaman dan distribusi, bukan “suara burung” itu sendiri. Jika tidak ada distingsi tegas, aturan royalti akan mudah disalahpahami dan bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha kecil yang sering menggunakan suara alam sebagai ornamen suasana di tempat usaha mereka.

Dampak bagi UMKM dan Industri Kreatif

Isu ini juga menyentuh sektor UMKM. Sebagaimana ramai diberitakan dalam kasus “Mie Gacoan” beberapa waktu lalu, tarif royalti musik bagi usaha kuliner menimbulkan perdebatan publik (Radar Kudus, 10/8/2025). Jika suara burung pun dikenai royalti,  persepsi publik bahwa aturan LMKN hanya menjadi “pungutan tambahan” akan semakin menguat.

Padahal, hakikat royalti adalah memberikan apresiasi yang layak kepada pencipta karya. Jika konsep fonogram diperluas tanpa batas yang jelas, LMKN berisiko kehilangan legitimasi sosial. Industri musik yang seharusnya mendapatkan dukungan, justru bisa mengalami resistensi dari publik karena dianggap terlalu membebani.

Saatnya Revisi atau Penegasan Hukum

Untuk mencegah salah tafsir, pemerintah perlu menegaskan kembali batasan fonogram. Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 27/2025 yang mengatur teknis distribusi royalti bisa menjadi momentum. Apakah “suara lain” dalam definisi fonogram mencakup suara burung, ataukah hanya terbatas pada karya rekaman dengan nilai tambah kreatif signifikan?

Selain itu, LMKN perlu lebih proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak muncul persepsi keliru. Transparansi dan sosialisasi yang jelas akan menghindarkan publik dari rasa terintimidasi oleh istilah hukum yang rumit.

Penutup

Royalti adalah instrumen keadilan bagi para pencipta. Namun, penerapan yang kabur justru berpotensi menimbulkan antipati. Suara burung seharusnya tidak berada pada posisi yang sama dengan musik ciptaan manusia. Yang perlu dilindungi adalah proses kreatif rekaman dan pengemasannya, bukan suara alam itu sendiri.

Di sinilah pentingnya LMKN dan pembuat regulasi untuk kembali menimbang: apakah aturan yang ada sudah mencerminkan semangat keadilan, atau malah menjauh dari rasionalitas hukum? Jika tidak segera diklarifikasi, royalti bisa berubah dari instrumen penghargaan menjadi beban yang memicu resistensi sosial.

📚 Referensi:

  • Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
  • Radar Sampit, “Cegah Salah Persepsi, LMKN Beber Aturan Royalti untuk Suara Burung” (19 Agustus 2025).
  • Radar Kudus, “Ramai Kasus Mie Gacoan, Tarif Royalti Musik untuk UMKM Bakal Dirombak” (10 Agustus 2025).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tanggapan MUI Kabupaten Lombok Tengah terhadap Ajaran Lalu Dahlan: Sebuah Klarifikasi dan Tindakan Tegas

Oleh: Lukmanul Hakim Pada tanggal 29 Agustus 2025, di Aula Kantor Desa Beraim, telah berlangsung pertemuan yang melibatkan sejumlah instansi terkait, antara lain Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, MUI Kabupaten Lombok Tengah, FKUB Kabupaten Lombok Tengah, Kepolisian, TNI, dan Kepala Desa Beraim. Pertemuan ini dipusatkan pada pembahasan mengenai ajaran-ajaran yang diklaim oleh Lalu Dahlan yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam yang sahih. Dalam pertemuan tersebut, MUI Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan hasil telaah yang mendalam terkait dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Lalu Dahlan. Beberapa hal yang disoroti MUI terkait dengan ajaran ini adalah sebagai berikut. Penyimpangan yang Ditemukan dalam Ajaran L. Dahlan Mengaku Mendapatkan Bisikan Ayat Al-Quran Langsung dari Allah SWT Salah satu klaim yang kontroversial adalah pernyataan Lalu Dahlan yang mengaku mendapatkan wahyu atau bisikan ayat-ayat Al-Qur'an langsung dari Allah SWT. Dalam...
Baca selengkapnya

Mengaku Wali, Membawa Panji, dan Menyesatkan Umat? Sebuah Refleksi Kritis atas Klaim Spiritual di Era Kontemporer

Oleh: Lukmanul Hakim (Pemerhati keislaman, budaya, dan pemikiran spiritual Nusantara) Kepulangan seseorang setelah bertahun-tahun "menghilang" semestinya disambut biasa saja. Namun, ketika ia tiba-tiba datang dengan klaim sebagai khatmul auliya (penutup para wali), pemilik ilmu ladunni , dan bahkan pembawa panji Liwa’ul Hamdi seperti yang disematkan kepada Rasulullah SAW pada hari kiamat—di situlah publik perlu waspada, bukan terpukau. Fenomena semacam ini, meski berulang kali terjadi, acapkali berhasil mengelabui sebagian umat yang haus akan bimbingan spiritual. Fenomena klaim spiritual yang bombastis ini sayangnya bukan hal baru. Dalam lintasan sejarah keislaman, dari masa ke masa, selalu muncul figur-figur eksentrik yang mengaku wali, nabi, atau juru selamat. Mereka kerap menawarkan janji-janji spiritual yang instan atau pemahaman keagamaan yang menyimpang dari mainstream . Yang membedakan era kini adalah platform penyebarannya. Di era media sosial yang serba cepat dan...
Baca selengkapnya

Adat dan Tradisi Perkawinan Suku Sasak

Oleh: Lukmanul Hakim Tradisi  Merariq  merupakan salah satu adat istiadat pernikahan yang khas dari suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini melibatkan prosesi 'kawin lari'. Seorang pria membawa pergi wanita yang ia cintai tanpa sepengetahuan orang tuanya. Meskipun terlihat kontroversial bagi sebagian orang luar,  Merariq  dianggap sebagai bagian integral dari identitas budaya masyarakat Sasak, yang mengandung nilai-nilai sosial, agama, dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi  Merariq  tidak hanya sekadar ritual pernikahan; ia juga mencerminkan struktur sosial, nilai-nilai agama, serta norma-norma yang ada di dalam masyarakat Sasak. Proses  Merariq  melibatkan berbagai tahapan, mulai dari “ midang ” (bertandang) hingga “ nyongkolan ” (iring-iringan pengantin). Dalam pelaksanaannya, tradisi ini menunjukkan interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan nasional. Namun, se...
Baca selengkapnya