Belajar Demokrasi dari Jalanan

Oleh: Lukmanul Hakim

Hak Konstitusional yang Terabaikan

Demonstrasi adalah wajah paling nyata dari demokrasi. Ia bukan sekadar kerumunan massa, melainkan instrumen konstitusional rakyat untuk mengoreksi jalannya kekuasaan. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menjamin: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Namun, praktik di lapangan sering kali bertolak belakang. Hak rakyat diperlakukan seolah ancaman bagi stabilitas, bukan bagian sah dari demokrasi.

Aksi terbaru terhadap DPR memperlihatkan paradoks itu dengan gamblang. Sejak awal, massa bergerak dengan tertib dan terukur. Tetapi publik mencatat: tak ada satu pun anggota legislatif yang turun ke jalan mendengarkan aspirasi. Diamnya DPR menjadi bukti lemahnya komitmen representasi. Huntington dan Nelson (1976) dalam No Easy Choice menegaskan, partisipasi rakyat hanya bermakna jika kanal representatif terbuka. Bila pintu itu ditutup, protes kehilangan legitimasi formal dan rakyat akan mencari jalannya sendiri.

Dari Kondusif ke Anarkis

Ketidakhadiran wakil rakyat melahirkan frustrasi. Suasana yang awalnya damai berubah menjadi letupan anarkisme. Sidney Tarrow dalam Power in Movement (1998) mencatat bahwa gerakan rakyat bereskalasi ketika saluran politik formal tertutup. Apa yang terjadi di jalanan bukan tujuan awal, melainkan gejala dari akumulasi kekecewaan.

Refly Harun, pakar hukum tata negara, pernah mengingatkan: “Rakyat tidak boleh dibiarkan berteriak sendiri. Kalau wakilnya bersembunyi, legitimasi politik mereka runtuh.” Pernyataan itu relevan hari ini. DPR, alih-alih hadir sebagai penyalur aspirasi, justru memperlihatkan wajah abai. Kegagalan institusional inilah yang memantik api di lapangan.

Penjarahan, Ketidakadilan, dan Luka Struktural

Isu penjarahan kerap muncul dalam narasi besar aksi massa. Dari sisi hukum maupun agama, penjarahan tidak bisa dibenarkan—baik berdasarkan dalil qath’i maupun ‘am. Namun, sebagaimana ditekankan Amartya Sen dalam The Idea of Justice (2009), kekerasan rakyat tidak bisa dilepaskan dari ketidakadilan struktural yang mendasarinya.

Bagaimana mungkin rakyat kecil yang dirampas tanahnya, orang tua renta yang dipenjara hanya karena mengambil sebatang kayu, diperlakukan sebagai kriminal, sementara para perampas tanah berskala besar bebas melenggang? Ironi ini menunjukkan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Mahfud MD pernah menyatakan dalam sebuah diskusi hukum agraria: “Ketidakadilan hukum selalu menjadi bahan bakar paling ampuh bagi kemarahan rakyat. Bila akar ketidakadilan tidak diatasi, jangan salahkan rakyat bila akhirnya marah.” Ungkapan ini menegaskan bahwa aksi massa tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari luka struktural yang lama dibiarkan.

Ruang Aman, Bukan Represi

Alih-alih meredam ketegangan dengan dialog, negara justru memilih jalan represif. Gas air mata, pentungan, hingga intimidasi menjadi jawaban rutin. Padahal kritik publik sederhana—“mestinya disediakan tempat, bukan direpresi”—sudah cukup jelas menggambarkan solusi yang seharusnya. Negara wajib menyediakan ruang aman untuk rakyat menyampaikan aspirasi, bukan menutup mulut dengan kekerasan.

Robert Dahl dalam Democracy and Its Critics (1989) menegaskan, demokrasi hanya bisa hidup jika ada responsiveness—kesediaan penguasa mendengar dan merespons rakyat. Represi adalah bukti kegagalan responsiveness itu. Kontras, lembaga advokasi HAM, juga pernah menekankan: “Hak menyampaikan pendapat dijamin undang-undang. Aparat semestinya mengawal, bukan menghalau.”

Represi hanya memperdalam jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan institusi. Ia tidak meredakan api, melainkan menambah bahan bakar.

Demokrasi yang Dihidupi, Bukan Dipajang

Pelajaran dari peristiwa ini jelas: demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara lima tahunan. Demokrasi harus dihidupi sehari-hari lewat ruang partisipasi yang nyata. DPR yang absen di tengah rakyat bukan hanya gagal menjalankan fungsi representasi, tetapi juga sedang mengkhianati mandat konstitusionalnya sendiri.

Demokrasi sejati bukan sekadar papan nama yang dipajang megah di gedung parlemen. Ia harus hadir dalam bentuk dialog, pengakuan, dan kepedulian. Rakyat tidak menuntut berlebihan. Mereka hanya ingin ruang aman untuk bicara, pengakuan atas penderitaan, dan perhatian dari wakil yang dipilihnya.

Jika hal sederhana itu pun tidak mampu diberikan, maka yang tersisa hanyalah demokrasi semu—hidup dalam slogan, mati dalam praktik. Seperti diingatkan Refly Harun, demokrasi bisa runtuh bukan karena rakyat berhenti memilih, tetapi karena wakil rakyat berhenti mendengar.

Lukmanul Hakim, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional. Fokus pada kajian linguistik interdisipliner dan isu sosial-politik. Tinggal di Depok.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tanggapan MUI Kabupaten Lombok Tengah terhadap Ajaran Lalu Dahlan: Sebuah Klarifikasi dan Tindakan Tegas

Oleh: Lukmanul Hakim Pada tanggal 29 Agustus 2025, di Aula Kantor Desa Beraim, telah berlangsung pertemuan yang melibatkan sejumlah instansi terkait, antara lain Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, MUI Kabupaten Lombok Tengah, FKUB Kabupaten Lombok Tengah, Kepolisian, TNI, dan Kepala Desa Beraim. Pertemuan ini dipusatkan pada pembahasan mengenai ajaran-ajaran yang diklaim oleh Lalu Dahlan yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam yang sahih. Dalam pertemuan tersebut, MUI Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan hasil telaah yang mendalam terkait dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Lalu Dahlan. Beberapa hal yang disoroti MUI terkait dengan ajaran ini adalah sebagai berikut. Penyimpangan yang Ditemukan dalam Ajaran L. Dahlan Mengaku Mendapatkan Bisikan Ayat Al-Quran Langsung dari Allah SWT Salah satu klaim yang kontroversial adalah pernyataan Lalu Dahlan yang mengaku mendapatkan wahyu atau bisikan ayat-ayat Al-Qur'an langsung dari Allah SWT. Dalam...
Baca selengkapnya

Mengaku Wali, Membawa Panji, dan Menyesatkan Umat? Sebuah Refleksi Kritis atas Klaim Spiritual di Era Kontemporer

Oleh: Lukmanul Hakim (Pemerhati keislaman, budaya, dan pemikiran spiritual Nusantara) Kepulangan seseorang setelah bertahun-tahun "menghilang" semestinya disambut biasa saja. Namun, ketika ia tiba-tiba datang dengan klaim sebagai khatmul auliya (penutup para wali), pemilik ilmu ladunni , dan bahkan pembawa panji Liwa’ul Hamdi seperti yang disematkan kepada Rasulullah SAW pada hari kiamat—di situlah publik perlu waspada, bukan terpukau. Fenomena semacam ini, meski berulang kali terjadi, acapkali berhasil mengelabui sebagian umat yang haus akan bimbingan spiritual. Fenomena klaim spiritual yang bombastis ini sayangnya bukan hal baru. Dalam lintasan sejarah keislaman, dari masa ke masa, selalu muncul figur-figur eksentrik yang mengaku wali, nabi, atau juru selamat. Mereka kerap menawarkan janji-janji spiritual yang instan atau pemahaman keagamaan yang menyimpang dari mainstream . Yang membedakan era kini adalah platform penyebarannya. Di era media sosial yang serba cepat dan...
Baca selengkapnya

Adat dan Tradisi Perkawinan Suku Sasak

Oleh: Lukmanul Hakim Tradisi  Merariq  merupakan salah satu adat istiadat pernikahan yang khas dari suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini melibatkan prosesi 'kawin lari'. Seorang pria membawa pergi wanita yang ia cintai tanpa sepengetahuan orang tuanya. Meskipun terlihat kontroversial bagi sebagian orang luar,  Merariq  dianggap sebagai bagian integral dari identitas budaya masyarakat Sasak, yang mengandung nilai-nilai sosial, agama, dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi  Merariq  tidak hanya sekadar ritual pernikahan; ia juga mencerminkan struktur sosial, nilai-nilai agama, serta norma-norma yang ada di dalam masyarakat Sasak. Proses  Merariq  melibatkan berbagai tahapan, mulai dari “ midang ” (bertandang) hingga “ nyongkolan ” (iring-iringan pengantin). Dalam pelaksanaannya, tradisi ini menunjukkan interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan nasional. Namun, se...
Baca selengkapnya