Kala Alam Menggugat: Siapa yang Sebenarnya Bertanggung Jawab?

Oleh: Lukmanul Hakim

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dan berbagai belahan dunia mengalami peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam: banjir, longsor, kekeringan, gempa bumi, hingga kebakaran hutan. Setiap kali bencana datang, kita seolah terperangah, terkejut, bahkan pasrah—seakan-akan semuanya adalah takdir yang tak bisa dihindari. Namun benarkah semuanya murni musibah dari langit, ataukah kita perlu jujur menatap cermin dan bertanya: siapa yang sebenarnya bertanggung jawab?

Antara Musibah dan Akibat Perbuatan

Dalam perspektif teologis Islam, bencana bisa menjadi ujian, peringatan, atau akibat dari ulah manusia. Al-Qur’an menegaskan:

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."
(QS. Ar-Rum: 41)

Ayat ini memberikan pesan kuat bahwa kerusakan ekologi bukan semata kehendak Tuhan, tapi buah dari tangan-tangan manusia sendiri: pembalakan liar, pembetonan masif, eksploitasi tambang, dan buang limbah sembarangan.

Bencana Ekologis yang Dimanusiakan

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sekitar 90% bencana di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan kekeringan—bencana yang sangat berkaitan dengan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan (BNPB, 2024).

Laporan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) tahun 2023 menyatakan bahwa krisis iklim sudah berada pada tahap darurat. Pemanasan global yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan pola konsumsi yang tidak berkelanjutan membuat bencana ekologis menjadi kian sering dan mematikan (IPCC Sixth Assessment Report, 2023).

Kita Semua Bersalah, Tapi Tidak Sama

Meski seluruh umat manusia terdampak, tidak semua memiliki andil yang setara. Konsumsi dan produksi besar-besaran oleh industri, tata kelola kebijakan yang lemah, dan kapitalisme ekologi yang rakus mempercepat kerusakan bumi. Menurut laporan Oxfam (2020), 10% populasi terkaya dunia bertanggung jawab atas hampir 50% emisi karbon global. Di saat yang sama, masyarakat miskin di pesisir dan pegunungan menjadi korban pertama bencana iklim.

Di tingkat lokal, misalnya, banjir berulang di Jakarta dan kota-kota besar bukan hanya karena intensitas hujan tinggi, tetapi juga karena buruknya sistem drainase, penggundulan hutan di daerah hulu, dan pembangunan yang menutup daerah resapan air.

Saatnya Berubah: Dari Responsif ke Preventif

Selama ini, pendekatan kita terhadap bencana alam cenderung bersifat responsif, yaitu bergerak cepat hanya setelah bencana terjadi: membagikan bantuan, mendirikan tenda darurat, menggalang donasi, dan membentuk posko kemanusiaan. Tentu semua itu penting dan mulia. Namun jika kita berhenti di titik itu, kita hanya akan terus menjadi pemadam kebakaran tanpa pernah mencegah api muncul. Padahal, akar dari banyak bencana dapat dicegah sejak jauh hari jika kita mengubah pendekatan menjadi preventif dan antisipatif.

Pendekatan preventif menuntut kita berpikir jangka panjang, membangun kesadaran ekologis sejak dini, memperkuat literasi kebencanaan, dan—yang tak kalah penting—mereformasi tata kelola lingkungan dan pembangunan. Misalnya, daerah-daerah rawan longsor harus dihijaukan kembali, bukan justru dibuka untuk proyek perumahan atau perkebunan monokultur. Kota-kota besar harus memperluas ruang terbuka hijau dan sistem resapan air, bukan memperluas betonisasi tanpa batas. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga melibatkan peran aktif masyarakat sipil, dunia pendidikan, komunitas keagamaan, dan sektor swasta.

Dalam konteks kebijakan, pergeseran ini menuntut konsistensi dalam penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ketat, penegakan hukum terhadap perusak lingkungan, serta integrasi mitigasi bencana ke dalam setiap rencana pembangunan. Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya membuat peta rawan bencana sebagai formalitas administratif, tetapi menggunakannya sebagai panduan nyata untuk menyusun kebijakan tata ruang yang berkelanjutan.

Lebih dari itu, pendekatan transformatif juga harus dikembangkan: bukan hanya mencegah kerusakan, tapi memulihkan ekosistem yang sudah rusak. Konsep seperti restorative ecology dan eco-village perlu mulai diperkenalkan dan dikembangkan sebagai model kehidupan alternatif yang lebih ramah bumi.

Seperti yang dikatakan oleh tokoh lingkungan Gus Mus dalam sebuah pengajian, “Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, tapi meminjamnya dari anak cucu.” Maka sudah semestinya kita berpindah dari kepanikan reaktif ke ketangguhan proaktif. Karena menyelamatkan bumi bukan hanya urusan sains dan teknologi, tapi juga soal iman, akhlak, dan tanggung jawab generasi.

Penutup: Jangan Salahkan Langit

Terlalu mudah menyalahkan langit ketika bumi murka. Padahal yang merusak bukan langit, tapi manusia. Jika kita tidak segera memperbaiki hubungan dengan alam—dengan sikap bijak dan bertanggung jawab—maka “amarah” alam hanyalah permulaan. Maka pertanyaan ini tetap menggema: “Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab?” Mungkin jawabannya: kita semua.

Daftar Pustaka

  1. BNPB. (2024). Laporan Tahunan Kebencanaan Nasional. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
  2. IPCC. (2023). Sixth Assessment Report (AR6): Climate Change 2023. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change.
  3. Oxfam. (2020). Confronting Carbon Inequality: Putting Climate Justice at the Heart of the COVID-19 Recovery. Oxford: Oxfam International.
  4. Al-Qur’anul Karim. Surah Ar-Rum: 41.
  5. Ali Yafie. (1994). Merintis Fiqih Lingkungan Hidup. Jakarta: Yayasan Idayu.
  6. Sahal Mahfudh. (2004). Fiqh Sosial: Percikan Pemikiran Islam. Yogyakarta: LKiS.
  7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2023). Status Lingkungan Hidup Indonesia.
  8. Kompas.com. (2023). "Banjir Berulang di Jakarta: Bencana atau Kesalahan Tata Ruang?"
  9. Republika.co.id. (2024). "Ulama dan Lingkungan: Saatnya Khotbah Berbasis Ekologis".



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Adat dan Tradisi Perkawinan Suku Sasak

Oleh: Lukmanul Hakim Tradisi  Merariq  merupakan salah satu adat istiadat pernikahan yang khas dari suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini melibatkan prosesi 'kawin lari'. Seorang pria membawa pergi wanita yang ia cintai tanpa sepengetahuan orang tuanya. Meskipun terlihat kontroversial bagi sebagian orang luar,  Merariq  dianggap sebagai bagian integral dari identitas budaya masyarakat Sasak, yang mengandung nilai-nilai sosial, agama, dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi  Merariq  tidak hanya sekadar ritual pernikahan; ia juga mencerminkan struktur sosial, nilai-nilai agama, serta norma-norma yang ada di dalam masyarakat Sasak. Proses  Merariq  melibatkan berbagai tahapan, mulai dari “ midang ” (bertandang) hingga “ nyongkolan ” (iring-iringan pengantin). Dalam pelaksanaannya, tradisi ini menunjukkan interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan nasional. Namun, se...
Baca selengkapnya

Mengaku Wali, Membawa Panji, dan Menyesatkan Umat? Sebuah Refleksi Kritis atas Klaim Spiritual di Era Kontemporer

Oleh: Lukmanul Hakim (Pemerhati keislaman, budaya, dan pemikiran spiritual Nusantara) Kepulangan seseorang setelah bertahun-tahun "menghilang" semestinya disambut biasa saja. Namun, ketika ia tiba-tiba datang dengan klaim sebagai khatmul auliya (penutup para wali), pemilik ilmu ladunni , dan bahkan pembawa panji Liwa’ul Hamdi seperti yang disematkan kepada Rasulullah SAW pada hari kiamat—di situlah publik perlu waspada, bukan terpukau. Fenomena semacam ini, meski berulang kali terjadi, acapkali berhasil mengelabui sebagian umat yang haus akan bimbingan spiritual. Fenomena klaim spiritual yang bombastis ini sayangnya bukan hal baru. Dalam lintasan sejarah keislaman, dari masa ke masa, selalu muncul figur-figur eksentrik yang mengaku wali, nabi, atau juru selamat. Mereka kerap menawarkan janji-janji spiritual yang instan atau pemahaman keagamaan yang menyimpang dari mainstream . Yang membedakan era kini adalah platform penyebarannya. Di era media sosial yang serba cepat dan...
Baca selengkapnya

Hari Santri Nasional: Merajut Tradisi, Mengokohkan Identitas Bangsa

Oleh: Lukmanul Hakim Setiap tanggal 22 Oktober, Indonesia memperingati Hari Santri Nasional sebagai bentuk penghargaan kepada kontribusi besar santri dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa dan pembangunan nasional. Hari Santri Nasional adalah momentum penting untuk merajut tradisi dan mengokohkan identitas bangsa, sekaligus mengingatkan kita pada peran vital pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren sebagai wadah pendidikan Islam tradisional memiliki sejarah panjang dalam membentuk karakter anak bangsa. Nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan sejak dini di pesantren telah melahirkan generasi yang berintegritas dan berdedikasi tinggi dalam membangun negara. Hari Santri Nasional menjadi kesempatan untuk mengingatkan kembali peran pesantren dalam menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu, Hari Santri Nasional juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga tradisi dan budaya lokal sebagai bagian dari identitas nasional. S...
Baca selengkapnya