Buku Sejarah Resmi, Benarkah Cermin Kebenaran?

Oleh: Lukmanul Hakim

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan rencana penerbitan ulang buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) dalam 10 jilid, yang ditargetkan rampung pada akhir 2025. Proyek ini diklaim sebagai bagian dari pembaruan narasi kebangsaan yang lebih inklusif, kontekstual, dan merefleksikan nilai-nilai kekinian bangsa. Namun, pertanyaannya penting diajukan: benarkah buku sejarah resmi bisa menjadi cermin kebenaran? Ataukah, sebagaimana pernah terjadi di era Orde Baru, narasi sejarah hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan?

Sejarah: Antara Fakta dan Tafsir

Sejarah bukan sekadar kumpulan tanggal dan peristiwa. Ia adalah hasil konstruksi sosial dan intelektual—produk seleksi, interpretasi, dan kadang, represi. Edward W. Said (1978) dalam Orientalism mengingatkan bahwa sejarah kerap kali mencerminkan dominasi epistemik: siapa yang berkuasa, dialah yang menentukan narasi.

Dalam konteks Indonesia, sejarah nasional yang disusun pada masa Orde Baru sangat sarat dengan narasi dominan militeristik dan antikomunisme. Buku Sejarah Nasional Indonesia yang pertama kali disusun tahun 1975 atas inisiatif Nugroho Notosusanto secara terang-terangan mengecualikan banyak peristiwa penting, seperti tragedi pembantaian massal 1965–66, perlawanan petani, gerakan buruh, atau dinamika kultural minoritas.

Sebagaimana dicatat oleh sejarawan Asvi Warman Adam (2004), “apa yang disebut sejarah resmi di Indonesia lebih banyak berisi legitimasi penguasa daripada upaya menghadirkan sejarah sebagai kritik terhadap kekuasaan.” Narasi-narasi alternatif seperti sejarah perlawanan lokal, tragedi hak asasi manusia, dan kontribusi kelompok marjinal, nyaris tak memiliki tempat dalam buku teks sejarah selama lebih dari tiga dekade.

Revisi atau Penataan Ulang?

Menurut Kemendikbudristek, buku sejarah nasional versi terbaru akan mencerminkan kebhinekaan dan narasi lintas perspektif. Namun proses pembuatannya belum sepenuhnya transparan. Sampai kini, tidak banyak publikasi resmi yang menjelaskan metodologi, tim penyusun, atau keterlibatan komunitas akademik lintas arus.

Kekhawatiran publik cukup beralasan. Laporan investigasi Reuters (2024) menyebutkan bahwa ada indikasi tekanan politik terhadap tim penyusun agar tidak memasukkan tema-tema “sensitif” seperti pelanggaran HAM, peran PKI pra-1965, dan konflik Papua. Bahkan Amnesty International Indonesia pada Mei 2025 mengeluarkan pernyataan bahwa “usaha negara menertibkan ingatan sejarah berpotensi membungkam hak publik untuk mengetahui kebenaran” (Amnesty, 2025).

Revisi sejarah bukanlah masalah semata-mata teknis. Ia adalah proses politik dan ideologis, yang bisa menjadi alat rekonsiliasi—atau represi. Jika revisi dilakukan tanpa akuntabilitas dan partisipasi publik,  publik berhak curiga: ini revisi sejarah atau justru “rebranding” ideologis?

Sejarah sebagai Hak Publik, Bukan Monopoli Negara

Kita tidak bisa lagi membiarkan sejarah hanya dikuasai oleh satu pihak. Publik berhak mendapatkan sejarah yang utuh, kritis, dan multiperspektif. Apalagi di era digital, generasi muda bisa dengan mudah mengakses dokumen, arsip, dan testimoni korban melalui berbagai platform alternatif. Menurut survei CSIS (2023), lebih dari 62% anak muda Indonesia menyatakan tidak mempercayai sepenuhnya isi buku sejarah di sekolah.

Ini adalah alarm. Negara harus memahami bahwa kepercayaan tidak dibangun dari narasi tunggal, tapi dari keterbukaan informasi dan keberagaman sudut pandang. Buku sejarah nasional seharusnya menjadi ruang dialog, bukan dogma. Ia harus menampilkan sejarah dari berbagai lensa: korban dan pelaku, pusat dan pinggiran, minoritas dan mayoritas.

Pendidikan Sejarah: Dari Menghafal ke Merenung

Pendidikan sejarah kita selama ini lebih menekankan hafalan fakta, bukan analisis kritis. Kurikulum Merdeka seharusnya membuka ruang interpretasi sejarah yang lebih reflektif. Namun, jika buku referensinya masih dikendalikan satu arah oleh negara,  perubahan hanya akan menjadi kosmetik.

UNESCO dalam dokumen Education for Peace and Reconciliation (2021) menekankan pentingnya pendekatan multiperspektif dalam penulisan sejarah, terutama di negara yang pernah mengalami konflik dan represi politik. Tanpa itu, sejarah akan menjadi alat “pembungkaman memori” dan pembelokan identitas kolektif.

Penutup

Sejarah adalah cermin kolektif bangsa. Tapi jika cermin itu diselewengkan, kita hanya akan melihat wajah kekuasaan, bukan wajah kebenaran. Buku sejarah nasional versi baru haruslah menjadi ruang perjumpaan narasi, bukan ruang penghilangan ingatan.

Negara tidak perlu takut pada sejarah yang kritis. Justru dari keberanian menghadapi masa lalu secara jujur, bangsa ini bisa melangkah lebih dewasa ke masa depan.

Daftar Pustaka

  • Adam, Asvi Warman. Menguak Misteri Sejarah. Jakarta: LP3ES, 2004.

  • Amnesty International Indonesia. “Pernyataan Sikap terhadap Revisi Buku Sejarah Nasional”, Mei 2025.

  • CSIS Indonesia. Survei Persepsi Anak Muda terhadap Pendidikan Sejarah, 2023.

  • Kemendikbudristek RI. “Peluncuran Buku Sejarah Nasional Indonesia Edisi Baru”, Siaran Pers, 22 Mei 2025.

  • Reuters. “In Indonesia, Fears Grow That Dark Past May Be Rewritten with Government’s New History Books.” 19 Mei 2024.

  • Said, Edward W. Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978.

  • UNESCO. Education for Peace and Reconciliation: A Pedagogical Framework, Paris, 2021.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Adat dan Tradisi Perkawinan Suku Sasak

Oleh: Lukmanul Hakim Tradisi  Merariq  merupakan salah satu adat istiadat pernikahan yang khas dari suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini melibatkan prosesi 'kawin lari'. Seorang pria membawa pergi wanita yang ia cintai tanpa sepengetahuan orang tuanya. Meskipun terlihat kontroversial bagi sebagian orang luar,  Merariq  dianggap sebagai bagian integral dari identitas budaya masyarakat Sasak, yang mengandung nilai-nilai sosial, agama, dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi  Merariq  tidak hanya sekadar ritual pernikahan; ia juga mencerminkan struktur sosial, nilai-nilai agama, serta norma-norma yang ada di dalam masyarakat Sasak. Proses  Merariq  melibatkan berbagai tahapan, mulai dari “ midang ” (bertandang) hingga “ nyongkolan ” (iring-iringan pengantin). Dalam pelaksanaannya, tradisi ini menunjukkan interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan nasional. Namun, se...
Baca selengkapnya

Mengaku Wali, Membawa Panji, dan Menyesatkan Umat? Sebuah Refleksi Kritis atas Klaim Spiritual di Era Kontemporer

Oleh: Lukmanul Hakim (Pemerhati keislaman, budaya, dan pemikiran spiritual Nusantara) Kepulangan seseorang setelah bertahun-tahun "menghilang" semestinya disambut biasa saja. Namun, ketika ia tiba-tiba datang dengan klaim sebagai khatmul auliya (penutup para wali), pemilik ilmu ladunni , dan bahkan pembawa panji Liwa’ul Hamdi seperti yang disematkan kepada Rasulullah SAW pada hari kiamat—di situlah publik perlu waspada, bukan terpukau. Fenomena semacam ini, meski berulang kali terjadi, acapkali berhasil mengelabui sebagian umat yang haus akan bimbingan spiritual. Fenomena klaim spiritual yang bombastis ini sayangnya bukan hal baru. Dalam lintasan sejarah keislaman, dari masa ke masa, selalu muncul figur-figur eksentrik yang mengaku wali, nabi, atau juru selamat. Mereka kerap menawarkan janji-janji spiritual yang instan atau pemahaman keagamaan yang menyimpang dari mainstream . Yang membedakan era kini adalah platform penyebarannya. Di era media sosial yang serba cepat dan...
Baca selengkapnya

Hari Santri Nasional: Merajut Tradisi, Mengokohkan Identitas Bangsa

Oleh: Lukmanul Hakim Setiap tanggal 22 Oktober, Indonesia memperingati Hari Santri Nasional sebagai bentuk penghargaan kepada kontribusi besar santri dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa dan pembangunan nasional. Hari Santri Nasional adalah momentum penting untuk merajut tradisi dan mengokohkan identitas bangsa, sekaligus mengingatkan kita pada peran vital pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren sebagai wadah pendidikan Islam tradisional memiliki sejarah panjang dalam membentuk karakter anak bangsa. Nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan sejak dini di pesantren telah melahirkan generasi yang berintegritas dan berdedikasi tinggi dalam membangun negara. Hari Santri Nasional menjadi kesempatan untuk mengingatkan kembali peran pesantren dalam menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu, Hari Santri Nasional juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga tradisi dan budaya lokal sebagai bagian dari identitas nasional. S...
Baca selengkapnya